Badan Pembentukan Perda Sumenep Siap Bahas 5 Raperda Usulan Eksekutif

SUMENEP - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, siap membahas 5 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan eksekutif. Dan sudah masuk pada Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2023.

Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Sumenep, Juhari, menjelaskan, sebenarnya eksekutif mengusulkan 11 Raperda. Namun, setelah pihaknya membahas 11 Raperda usulan eksekutif pada Kamis (13/10/2022) kemarin, ternyata hanya 5 yang dinilai masuk prioritas dan mendesak untuk dibahas pada 2023.

Baca juga: Hadiri Puncak Peringatan HPN 2023, Presiden Joko Widodo: Media Arus Utama Harus Mampu Pertahankan Kebenaran

"Kami akan segera bahas 5 Raperda usulan eksekutif itu, sedangkan sisanya 6 Raperda kemungkinan besar tidak akan dibahas di 2023, ” ujar Juhari, Senin (17/10/2022).

Ia menuturkan, lima Raperda yang masuk Propemperda dan dinilai mendesak untuk segera dibahas pada 2023, di antaranya Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Baca juga: Sebagai Warga yang Baik, Bupati Ajak Masyarakat Sukseskan Regsosek 2022

Kemudian Raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik, Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah atau SO, dan Raperda Penyelenggaraan Diniyah.

"Sebanyak 5 Raperda itu, bisa berubah manakala masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait tidak mempersiapkan secara matang, " tuturnya.

Baca juga: Kelangkaan Elpiji Subsidi, Yansen Binti: Diharapkan Pemprov Ambil Tindakan

Juhari juga mengungkapkan, usulan Raperda itu bisa dibahas ketika sudah ada Naskah Akademik (NA). Namun, ketika belum ada akan dibatalkan dan diganti dengan Raperda lain. Meski dianggap mendesak.

“Kami mengimbau kepada dinas terkait yang bertugas menyusun Raperda untuk melakukan presentasi dengan Baperpemda, jika tidak siap misal tidak ada naskah akademiknya, meski sudah masuk prioritas kami tetap coret, ” ungkap Politisi PPP itu.

Baca juga: Presiden Apresiasi Dukungan Masyarakat Melayu-Banjar Terhadap Pembangunan IKN

Sementara itu, 6 Raperda usulan eksekutif yang dinilai tidak mendesak untuk dibahas 2023, di antaranya Raperda Perlindungan Keris, Raperda Rencana Detail Tata Ruang, Raperda Perusahaan Perseroan Daerah Sumekar juga Raperda Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Petani, dan Raperda Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika. (*)